Arsada Gelar Lokakarya di Banyuwangi

0
46

Pewarta : Nurhadi

SUARATIMUR BANYUWANGI – Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) menggelar lokakarya nasional di Banyuwangi, Kamis-Jumat (26-27/1/2017)  dengan menghadirkan beberapa tokoh antara lain;  Dewan Penasehat Arsada dr. Umar Wahid, Asisten Menteri Kesehatan Dr. Roby Patiselano, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Edward Sinogalingging, Ketua Persi Kuntjoro Adi Purjanto, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. Fahmi Idris dan Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit Slamet Riyadi Yuwono.

 Lokakarya yang  diikuti lebih dari 300 orang dari seluruh Indonesia tersebut  fokus membahas Penyelenggaraan Otonomi Bidang Kesehatan Lewat Pengaturan Hubungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Kami berkumpul di Banyuwangi untu membahas hubungan Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Daerah. Dari pembahasan ini akan dijadikan rekomendasi untuk penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016,” ungkap Ketua Arsada  dr. R.Heru Ariyadi, MPH.

Dalam Undang-Undang tersebut, menurut Heru, Rumah Sakit Daerah yang sebelumnya berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) Daerah akan menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan. Akan tetapi, dalam implementasinya di lingkup daerah belum ada regulasi yang mengaturnya.

 Untuk itu, lanjut Heru, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi panduan di setiap daerah. Namun sebelum Perpres itu terbit, perlu adanya rekomendasi dari berbagai pihak terkait.  “Lokakarya ini adalah untuk membicarakan rekomendasi tersebut. Kami juga menghadirkan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia. Sehingga antara regulator ( Dinas Kesehatan)  dan operator(Rumah Sakit Daerah bisa saling mengisi,” ungkap Heru.

Menurut Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, telah dilakukan perubahan status dari BLU menjadi UPT di bawah Dinas Kesehatan. Akan tetapi, sampai saat ini, masih belum bisa diimplementasikan karena masih menunggu terbitnya Perpres yang mengatur perubahan tersebut.  “Maka, hasil dari lokakarya ini penting untuk bisa memberikan rekomendasi pada peraturan presiden yang akan mengatur hal ini,” ungkap Anas.

LEAVE A REPLY