SUARATIMUR (BANYUWANGI) : Pengembangan desa adalah pilar pembangunan nasional. Banyuwangi pun terus membangun desa agar bisa mandiri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Hal itu diungkapkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menjadi nara sumber dalam peluncuran buku “Menuju Desa Mandiri” dan Jelajah Desa Nusantara yang digelar di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Rabu (7/12/2016).

Hadir di acara tersebut Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, Budayawan Zastraw Al Ngatawi dan aktivis Yudi Latif.

Menurut Anas, pembangunan desa menjadi penting karena kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. “Jika desa dikembangkan, maka kita ikut mengobati masalah kemiskinan nasional,” ujar Anas.

Semasa pemerintahan Presiden Jokowi ini, desa mendapatkan perhatian yang cukup besar. Di Banyuwangi sendiri, lanjut dia, tahun ini dana desa dari pemerintah pusat mencapai Rp 134,46 miliar. Ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi, dana yang mengalir ke desa mencapai Rp 227,48 miliar.

“Dana itu digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pemerintahan desa,” kata Anas.

Dalam kesempatan itu, Anas pun berbagi pengalaman tentang strategi penguatan desa yang dilakukan Banyuwangi. Salah satunya program smart kampung. Dengan program ini, urusan warga semaksimal mungkin cukup diselesaikan di tingkat desa. Mulai dari warga miskin yang membutuhkan bantuan kesehatan, mengatasi anak putus sekolah, hingga mendapatkan pelayanan pengurusan surat administrasi yang lebih cepat dan mudah.

“Meski di desa, sekarang pelayanannya serba online menggunakan sistem yang telah terintegrasi dengan kecamatan dan kabupaten. Surat administrasi kependudukan tidak lagi harus ke kabupaten, tapi cukup di kantor desa. Bahkan sejumlah desa sudah mulai melakukan pelayanan malam hari untuk mengakomodir warga yang kerja siang hari,” terang Anas.

Sementara untuk memonitor progress pembangunan di desa, juga telah dirancang e-village budgeting dan e-village monitoring sejak dua tahun lalu. Ini adalah sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

“Sistem ini membantu mendorong akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran desa. Aparat desa pun telah kami tingkatkan kapabilitasnya lewat sejumlah pelatihan untuk menunjang kinerjanya,” jelas Anas.

Demikian pula masalah SDM desa yang relatif lebih rendah dibanding kota. Untuk melakukan transformasi, Pemkab Banyuwangi membikin program Banyuwangi Mengajar. Sarjana dengan kemampuan teruji dikirim ke desa-desa untuk melakukan transformasi pengetahuan. Mereka diwajibkan tinggal di desa itu selama setahun. Pemkab Banyuwangi menyediakan honor. ”Jadi desa bukan hanya butuh transfer dana untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan SDM-nya,” kata dia.

Terakhir, sambung Anas, adalah penguatan ekonomi warga desa. Produk unggulan desa seperti komoditas pertanian harus diberi nilai tambah dan perluasan jaringan pemasaran. Misalnya, dulu cuma tanam padi biasa, sekarang tanam padi organik. Produk dari pelosok desa itu kemudian dipasarkan lewat situs online.

”Kami juga menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mendampingi tiga desa yang diperkuat ekonomi kreatifnya. Kami juga baru saja meminta Bumdes menjadi salah satu motor penggerak ekonomi desa,” pungkas Anas. (*)

LEAVE A REPLY