Fraksi Partai Golkar PAN Usul Raperda Metrologi

0
49

SUARATIMUR (BANYUWANGI) : Dalam upaya menjamin kepbupatastian hukum terkait terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu dampaknya terkait bidang metrologi (kewenangan tera dan tera ulang) yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

Umi Khulsum, Ketua Fraksi Partai Golkar & PAN Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi Kamis (19/01/2017) kepada SUARATIMUR menyatakan disamping untuk menjamin kepastian hukum, pelaksanaan tera/ tera ulang ada dana masuk yang menjadi kontribusi bagi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

Pada tahun 2016, lanjut Umi, fraksinya mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif yakni Raperda Desa Wisata dan Perlindungan Hak-hak Disabilitas yang sudah disahkan menjadi Perda Kabupaten Banyuwangi.”Untuk Perda perlindungan hak-hak disabilitas kami memberikan contoh dengan  memberikan kesempatan kepada salah seorang penyandang disabilitas menjadi Tenaga Ahli (TA) Fraksi Golkar&PAN DPRD Banyuwangi,”jelas Umi

Ke depan, imbuh politisi asal Kecamatan Glagah itu mengharapkan agar eksekutif benar-benar memberikan kesempatan dan fasilitas yang sama bagi kaum disabilitas dengan warga masyarakat Banyuwangi lain.”Kami akan melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap penerapan Perda pelindungan hak-hak disabilitas di lapangan,”tegas Umi.(nur/ekos)umi

LEAVE A REPLY