Terapkan Perlindungan TKI Melalui Perdes, Kades Dukuh dempok Wuluhan Wakili Indonesia Presentasikan di Markas PBB

0
79
Kades Dukuh Dempok saat menemui Bupati sebelum berangkat ke Swiss

SUARATIMUR (JEMBER) Satu lagi prestasi Jember yang membanggakan untuk Indonesia. Miftahhul Munir Kades Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan, terpilih sebagai perwakilan dari Indonesia untuk mempresentasikan perlindungan buruh migran (TKI/TKW) dalam Session UN 27 Committee On Migrant Workers di Markas Besar PBB, Jenewa Swiss.

Event ini adalah sebuah konferensi dari perwakilan 27 negara yang tergabung dalam UN 27 Commite On Migran, sebuah federasi yang dibentuk oleh PBB yang konsenr terhadap buruh migrant. Dalam event ini, akan dipresentasikan pencapaian perlindungan buruh igran di masing-masing Negara anggota sebagai umpan balik (feed back) atas pemberlakukan peraturan perlindungan buruh migrant internasional yang telah diberlakukan sejak 2012 lalu.

Secara resmi, Jumat (1/9/2017) Kades DukuhdempokMiftahul Munir diberangkatkan oleh Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR dari Pendopo Pemkab Jember, sekaligus pemberian ijin tertulis Bupati yang akan dipergunakan untuk kegiatan di PBB ini mulai tanggal 3 hingga 7 September mendatang. “Kita sebenarnya tidak ada impian atau angan-angan untuk bisa menghadiri dan diundang sebagai pihak yang akan mempresentasikan konsep perlindungan buruh migrant ini, apalagi sampai ke markas besar PBB di Swiss, karena awalnya kita hanya peduli terhadap nasib mereka,” ungkap Miftahul Munir usai pelepasan oleh Bupati Faida.

Miftah panggilan akrab Miftahul Munir mengatakan, bahwa ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam perlindungan buruh migrant ini, yang sengaja dilakukan mulai hulu sampai hilir dan telah dirintis sejak 2016 lalu. “Kita tekankan untuk awal adalah kelengkapan dokumen, jangan sampai ada warga kami yang diberangkatkan ke luar negeri melalui lembaga penylur TKI illegal meskipun dengan iming-iming gaji besar,” lanjutnya.

Pihaknya lanjut Miftahul Munir akan mengawasi secara ketat kehadiran lembaga penyalur berikut pialang atau makelar yang mencari tenaga kerja di desanya, dan hal ini mencakup sumber informasi yang lengkap dan jelas. “Kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja mulai tingkat Kabupaten hingga pusat untuk kejelasan lembaga penyalur ini,” ujarnya. (*)

LEAVE A REPLY