SUARATIMUR (BANYUWANGI) : Untuk memperkuat peran stakeholder dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, Pemkab Banyuwangi bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Banyuwangi menggelar semiloka (seminar dan lokakarya). Sejumlah relawan terlihat ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (8/12/2016).

Saat membuka semiloka tersebut, Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra, Agus Siswanto mengatakan, Pemkab Banyuwangi terus berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menekan laju penularan virus HIV/AIDS ini. “Di Banyuwangi, terdeteksinya kasus HIV/AIDS ini di satu sisi merupakan keberhasilan bagi petugas yang berhasil mengungkap peningkatan kasus penderita penyakit mematikan ini,” kata Agus.

Kasus ini terdeteksi dengan cepat, imbuhnya, sebab Banyuwangi punya 21 Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang merupakan  sarana layanan pendeteksi HIV/AIDS terbesar di Asia. Dua VCT berada di RSUD Blambangan dan RSUD Genteng, 19 VCT sisanya tersebar di puskesmas yang ada di Banyuwangi.

Kegiatan yang diikuti 50 peserta yang merupakan relawan dan utusan SKPD terkait ini menghadirkan 3 nara sumber. Yakni  Sekretaris KPA Jawa Timur, Otto Bambang Wahyudi; Penggiat HIV/AIDS Jatim, Okto Reno; dan Ketua  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Kerja Bina Sehat (KKBS) Banyuwangi, Hariadji Sugito.

Salah satu pembicara, Otto Bambang Wahyudi  membawakan tentang Peran KPA dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Otto mengatakan KPA memegang peranan penting dalam merangkul semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta hingga LSM.

Dijelaskan Otto, Banyuwangi sudah punya peraturan daerah (Perda) no 6 tahun 2007 tentang pencegahan HIV/AIDS. Tapi, tambahnya, perda itu belum menjawab kebutuhan masyarakat Banyuwangi. Salah satunya perlunya pelibatan LSM atau Non Government Organization ( NGO) dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Karena itu, imbuhnya, apa yang dirumuskan bersama hari ini akan diusulkan untuk masuk dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan HIV/AIDS yang sekarang sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Banyuwangi.

Selain itu, dalam raperda juga  akan dimunculkan pelibatan keluarga sebagai  pihak yang bisa mensupport Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Dikatakan Otto, pelibatan keluarga ini penting. Begitu juga dengan pelibatan sektor swasta. Misalnya perusahaan swasta yang mempekerjakan lebih dari 50 orang punya kewajiban untuk mensosialisasikan tentang HIV/AIDS ini pada karyawannya.

Kasus HIV/AIDS di Banyuwangi hingga Oktober 2016 telah tercatat sebanyak 2.781 kasus.Untuk menekan angka tersebut, sepanjang tahun 2016, pihak KPA dan pemkab terus melakukan berbagai langkah penanggulangan penularan HIV/AIDS. Mulai dari digelarnya tes HIV/AIDS gratis di sejumlah titik seperti pelabuhan dan terminal  bus secara periodik. Selain itu, untuk melindungi para ODHA, KPA juga melakukan pendampingan secara psikologis kepada mereka. Ini untuk membangkitkan kepercayaan diri dan meningkatkan kualitas hidup para ODHA. (*)

LEAVE A REPLY