DPRD dan Eksekutif Sahkan 3 Raperda Untuk Kepentingan Masyarakat dan Aset Pemkab

0
73

SUARATIMUR (BANYUWANGI) – Pemkab dan DPRD Banyuwangi mengesahkan 3 raperda inisiatif dewan. Tiga raperda ini antara lain Raperda tentang perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Raperda tentang perubahan Perda nomor 8 tahun 1973 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa dan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri.

Radepda ini diajukan oleh dua fraksi di DPRD Banyuwangi, yakni PDI Perjuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dua raperda usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni perlindungan Tanaman Kelapa dan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kab. Banyuwangi di Luar Negeri.

img-20171208-wa0020“Inisiatif dewan ini kita ajukan, dibahas dan disahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ujar Made Cahyana Negara, Ketua DPRD Banyuwangi, Jumat (8/12/2017).

 

Menurut Made, ada dua raperda perubahan di tiga raperda yang disahkan. Ini lantaran raperda tersebut sudah tidak relevan lagi. Dia mencontohkan Perda Nomor 8 Tahun 1973 dan terakhir diperbarui dengan Perda Nomor 5 Tahun 1996. Sanksi bagi para pelanggar perda itu hanya dikenai sanksi kurungan maksimal selama tiga bulan atau denda sebesar Rp 50 ribu.

“Sanksi yang dikenakan kepada orang yang mencuri dan atau menjual janur ke luar Banyuwangi berupa denda mencapai Rp 50 juta dan kurungan selama enam bulan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengamini kebutuhan 3 raperda tersebut disahkan menjadi peraturan di kabupaten paling ujung Timur Pulau Jawa ini. Menyusul banyaknya keresahan masyarakat yang direkam oleh legislatif.

“Raperda tentang perlindungan kelapa dan perlindungan TKI di luar negeri sangat penting. Kita lakukan upaya semaksimal mungkin. Pemkab tak bisa sendiri harus bersama dengan rakyat dan DPRD,” ujarnya.

Anas mencontohkan tentang banyaknya pencurian janur kelapa di Banyuwangi. Dirinya akan optimalkan pengawasan Satpol PP dan pelabuhan Ketapang. Sementara terkait Perda pengelolaan barang milik daerah, beberapa lahan yang dikuasai oleh pihak ketiga, Pemkab Banyuwangi bisa mengoptimalkan pengambilalihan dan sertifikasi lahan yang sampai saat ini belum terealisasi.

“Kita lakukan secepatnya. Dan ini demi masyarakat kecil dan upaya pemerintah melindungi aset kami,” tambahnya. (*)

LEAVE A REPLY