Anggaran Pilkades Serentak Ditambah Rp 1,8 M Dalam Perubahan APBD 2017

0
51
Pimpinan Komisi I DPRD Banyuwangi ketika menerima perwakilan LSM Lembaga`Kajian Desa Lumbung bersama kepengurusan Asosiasi BPD Banyuwangi, 4 September 2017
Pimpinan Komisi I DPRD Banyuwangi ketika menerima perwakilan LSM Lembaga`Kajian Desa Lumbung bersama kepengurusan Asosiasi BPD Banyuwangi, 4 September 2017

SUARATIMUR.NET(BANYUWANGI) – Anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak di Banyuwangi dalam Perubahan APBD 2017 ini ditambah sebesar Rp 1,8 milyar yang diharapkan bisa memperlancar pilkades dan pelaksanaannya tepat waktu tanggal 8 november mendatang.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Banyuwangi, Gunawan menanggapi tentang kesiapan pelaksanaan pilkades serentak di Banyuwangi yang dijadwalkan tanggal 8 november 2017.

Gunawan menuturkan, DPRD Banyuwangi telah mengesahkan perubahan Anggaran keuangan atau PAK APBD 2017 pada hari jumat kemarin. Dalam perubahan APBD tersebut, ada penambahan anggaran untuk kegiatan pilkades yang sebelumnya dialokasikan dalam APBD induk Rp 1,3 milyar dinaikkan menjadi Rp 3,1 milyar.

Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, dewan berharap pelaksanaan pilkades serentak yang akan diikuti 51 desa di Banyuwangi ini bisa berjalan lancar dan tepat waktu.

Selaku pimpinan komisi yang membidangi urusan pemerintahan, Gunawan juga berharap agar eksekutif segera merealisasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkades ini secepatnya. Karena sebelumnya eksekutif berjanji akan merealisasikan perubahan anggaran pilkades ini pada tanggal 25 september mendatang. Gunawan juga berharap polemik pelaksanaan pilakdes saat ini bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di desa ini bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Anggaran pemilihan kepala desa serentak di banyuwangi sebesar Rp 3,1 milyar tersebut, dialokasikan untuk beberapa kegiatan, diantaranya Honor panitia Pilkades di desa, honor KPPS, honor pengaman TPS, biaya pembuatan TPS dan kelengkapan TPS. Anggaran tersebut juga digunakan untuk biaya alat tulis kantor atau ATK serta pengadaan surat suara untuk 51 desa yang menggelar pilkades. Sedangkan sebelumnya, pelaksanaan Pilkades serentak di Banyuwangi sempat dipertanyakan oleh asosiasi BPD banyuwangi lantaran ada beberapa persoalan. Diantaranya masalah anggaran pelaksanaan di sejumlah desa serta kesiapan masing masing desa dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pilkades. Karena ada beberapa desa yang dianggap belum menyelesaikan tahapan penyelenggaran pilkades yang ditetapkan. (*)

Eko Suryono

LEAVE A REPLY