Banyuwangi Segera Rombak Sistem Pelayanan Publik

0
36

imgm4751_-_copy

SUARATIMUR (BANYUWANGI) : Pemkab Banyuwangi akan merombak total sistem pelayanan publiknya di tahun 2017 nanti. Ini merupakan formula baru yang telah dipersiapkan kabupaten berjuluk The Sunrise of Java itu untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun 2017.

Demikian disampaikan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dalam sambutannya pada acara upacara peringatan Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-245 di halaman Kantor Bupati, Senin (19/12/2016).

Menurut Bupati Anas, Banyuwangi saat ini masih mengalami keterbatasan, di antaranya keterbatasan anggaran dan geografi daerahnya yang sangat luas. Selain itu, setiap tahun terdapat ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun.

“Ini tantangan nyata yang harus kita hadapi dan segera carikan solusinya. Meski banyak prestasi yang telah kita raih, kita semua tetap harus bergandengan tangan menghadapi problematika ke depan. Apalagi banyak diprediksikan pakar, ekonomi Indonesia tahun depan masih rentan,” ujar Anas.

Menghadapi itu semua, Anas pun membuat target untuk meningkatkan total kinerja pelayanan publik di Banyuwangi. “Maka sistem pelayanan publik Banyuwangi akan kita rombak total di tahun 2017. Kita akan manfaatkan teknologi informasi,” tegas Anas.

Perombakan pelayanan publik yang dia maksud, yang pertama terkait perijinan. “Perijinan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan investasi di bawah Rp. 400 juta cukup diurus lewat aplikasi. Ini sedang kita rancang. Pengusaha tidak perlu ke kantor, namun cukup dengan aplikasi di SMS mereka sudah mendapatkan ijin dan dapat bekerja melakukan usahanya di Banyuwangi,” terang Anas.

Yang kedua, Anas juga akan merombak sistem pantauan terhadap investasi dan pembangunan di Bumi Blambangan ini. “Dengan cara ini kita akan mampu meningkatkan pelayanan dan mengontrol pembangunan. Di sini, peran Satpol PP dan pengendalian SKPD sangat penting,” ujarnya.

Investasi dan ekonomi yang terus tumbuh di Banyuwangi sangat membutuhkan pengendalian agar semuanya tetap berjalan sesuai koridor. Sehingga tidak menjadi bumerang, di satu sisi investasi meningkat, namun di sisi lain kenyamanan masyarakat jadi terganggu.

Misalnya, jumlah UMKM yang masuk ke Banyuwangi terus bertambah, pedagang kaki lima (PKL) di trotoar pun terus meningkat. “Kalau ini tidak dikendalikan, kenyamanan masyarakat akan terganggu karena trotoarnya habis dipakai PKL. Untuk itu saya minta agar para lurah ikut memantau dan mengendalikan PKL di wilayahnya,” pinta dia.(*)

 

LEAVE A REPLY