Banyuwangi Tertibkan Reklame Bodong

0
55

Pewarta : Nurhadi

SUARATIMUR (BANYUWANGI) :  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melaksanakan program penertiban reklame yang tidak mengantongi ijin alias bodong. Sejumlah reklame besar, termasuk reklame handphone yang disinyalir tidak memiliki ijin langsung diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banyuwangi, Jumat (17/2).

“Hari ini, kita menertibkan papan reklame dan baliho, termasuk reklame “Oppo” yang ada di sekitar Masjid Agung Baiturohman. Reklame OPPO ini tidak berijin, “ujar Kepala Satpol PP Edi Supriyono.

Menurut Edi,  tindakan penertiban tersebut terpaksa dilakukan setelah pihaknya mengirimkan teguran kepada pihak pengelola maupun pemilik sebanyak tiga kali sejak 2016 lalu, namun tidak ada respon dan ada upaya mengurus perijinan. Mereka bisa memasang kembali papan reklamenya apabila dinilai sudah memenuhi aturan yang ditetapkan dan mengantongi ijin resmi.

Lebih lanjut Edi menambahkan, jumlah reklame smartphone Oppo cukup banyak sekitar 132 buah yang tersebar di 24 wilayah. Semua reklame tersebut seluruhnya belum memiliki ijin dari instansi yang berweang. “Untuk hari ini kita tertibkan 12 titik, di sekitar Banyuwangi hingga Rogojampi dan secara bertahap penertiban reklame ini akan terus kami lanjutkan,” ujarnya.

Selain melakukan penertibanreklame smartphone, imbuh Edy, pihaknya telah menertibkan beberapa reklame iklan rokok di lokasi yang tidak diperbolehkan,  bangunan dan tower yang tidak berijin.“Penertiban ini, sebagai upaya pemerintah membatasi mengatur tata ruang, khususnya di wilayah perkotaan. Kita konsisten melaksanakan aturan tata ruang ini agar terwujud kota nyaman dan tertib,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Nafiul Huda, menambahkan, pemilik dan pengelola smartphone OPPO ini tidak memiliki ijin, meski telah memasang iklan sejak tahun lalu.“Apabila kita pakai perhitungan kasar, pajak reklame yang bisa didapat dari OPPO di kawasan Banyuwangi sekitarnya mencapai Rp 90 juta.Total sampai Februari 2017 ini  angkanya bisa mencapai Rp 142,9 juta,” jelas Huda.

Huda menambahkan, perolehan pajak reklame pada tahun 2016 yang lalu sebesar Rp 2,5 miliar. “Tahun ini DPRD mematok target sebesar Rp 3 miliar dan kita akan terus menyisir potensial loss yang bisa digarap,” ujar mantan Camat Srono tersebut. (*)

LEAVE A REPLY