Hubungan State, Civil Society dan Media Massa Indonesia

0
63

15306647_1792497341002829_7968064546340339712_nAristoteles (384-322 SM) civil society di pahami sebagai sistem ketatanegaraan, Hegel civil society sangat kuat hubungannya dengan fenomena masyarakat borjuis Eropa yang pertumbuhannya ditandai oleh perjuangan melepaskan diri dari dominasi negara, Alexis De’ Tocqueville Civil society merupakan tempat berlangsungnya pertarungan berbagai kepentingan pribadi atau kelompok, civil society yang dimaknai sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Berdasarkan pada pendapat Huntington dan Dahl dijelaskan bahwa kehadiran media massa menempati ruang penting dalam proses demokrasi, bahkan banyak ahli yang menyatakan bahwa pers sesungguhnya merupakan salah satu pilar demokrasi. Keberadaan media massa dilihat sebagai salah satu indikator demokratis tidaknya sebuah sistem politik karena terkait dengan kebebasan untuk menyatakan pendapat dan mendapatkan akses informasi. Negara yang demokratis akan menjamin kebebasan media massa dan negara yang otoriter akan mengekang kehidupan media massa. Disinilah letak hubungan media massa dan politik.

Dapat ditarik sebuah hipotesa bahwa Pertama secara teoritis antara masyarakat sipil dan negara itu sebenarnya batas-batasnya sudah tidak jelas lagi kalau menganut demokrasi. Jadi kebanyakan konsep antara civil society dan state atau negara dan masyarakat sipil hanya menjadi konsep teoritis, tetapi kalau dilihat dalam realitas makin kabur, kecuali kalau negaranya tidak demokrasi. Misalnya pada saat era suharto kita bisa lihat state kepentingannya lain dengan civil society, tapi meskipun lain masih ada kaitan karena state bagaimanapun masih butuh dukungan masyarakat maka state juga punya project untuk memakmurkan masyarakat hanya kadarnya berbeda, semakin demokratis negaranya semakin dia butuh dukungan masyarakat. Dari beberapa peran media , kita dapat mencermati bahwa pada setiap peran yang dimiliki oleh media, sering kali terdapat unsur-unsur politik. Contohnya saja media digunakan untuk mencari keuntungan, hal ini dapat kita amati dari para pemilik media yang menggunakan medianya untuk mempromosikan diri (pencitraan).

Dalam bentuk pemilu, kita tahu bahwasanya  media massa memang sangat dibutuhkan untuk sebuah pencitraan, disisi lain masyarakat makin lebih mudah memahami dan juga makin mudah dibodohi oleh janji-janji yang telah diumbar di media massa. Jika dihubungkan dengan civil society yang merupakan tempat pertarungan berbagai kepentingan pribadi atau kelompok tentu saja ini merupakan tindakan yang berusaha untuk menguasai atau kapitalis. Kenapa bisa sedemikian rupa sampai – sampai hubunganya semakin terlihat maya, hal ini dikarenakan state itu selalu dipilih oleh civil society, jadi civil society masuk kedalamnya. Dalam konsep teoritis seperti itu, namun dalam prakteknya sering kompleks hubungan antara state dan civil society, batas batasnya sering tidak jelas. Misalnya state, parlemen itu state atau civil society? Mahkamah Agung misalnya kalau kita lihat trias politika, kalau eksekutif barangkali bukan civil society. Bentuk komunikasi politik sangat terkait dengan perilaku politisi dan pemerintah untuk mencapai tujuan politiknya. Media massa memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan komunikasi politik. Dalam komunikasi politik mekanistis, politisi disebut sebagai komunikator politik. Politisi adalah pekerja politik yang melakukan aktifitas politik, baik dalam pemerintahan (presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati) maupun di luar atau di dalam parlemen (DPR dan DPRD).

Di negara demokrasi pada sistem yudiciary atau sistem hukum berpihak pada negara atau pemerintah kan tidak jelas misalnya hakim agung masih dipilih oleh parlemen, dan parlemen dipilih oleh rakyat. Tapi parlemen yang membuat undang – undang dan lain sebagainya, dia memerintah rakyat dengan membuat aturan-aturan dan rakyat harus tunduk dan ikut pada aturan itu .Jadi itu yang pertama bahwa dalam realitas pada negara demokrasi state dan civil society agak bercampur meskipun tetap dapat dibedakan. Lalu sistem state dan civil society dalam negara modern, model yang ada sekarang tentu bisa berbeda. Yang paling menarik adalah kalau yang disebut demokrasi langsung atau negara demokrasi langsung, akan tetapi itu hanya bisa jika kecil. Maksudnya kalau ada pemilu bukan parlemen yang berbicara akan tetapi rakyat, referendum misalnya itu salah satu bentuk demokrasi langsung.

Oleh karena itu, bagaimana civil society untuk bisa menciptakan demokrasi yaitu mau tidak mau harus lebih banyak bisa dilakukan di perkotaan, dinamika itu juga ada karena masyarakat sipilnya terdidik, kritis meskipun kecil namun pengaruhnya cukup besar terutama yang diterapkan oleh media massa. Dengan menggunakan Teori Pers Liberal, Teori ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap Teori Pers Otoriter. Prinsip pers liberal sejalan dengan ide-ide liberalisme yang mengedepankan rasionalisme, kebebasan individu, kebenaran, kemajuan, dan kedaulatan rakyat. Negara memberikan kebebasan kepada media, namun media juga tidak lepas dari peraturan perundangan yang mengatur konsekuensi atas pelanggaran hak-hak orang lain dan tuntutan dari masyarakat. Kesulitan yang muncul dalam teori pers liberal ini adalah adanya hak kepemilikan media secara individual (hak privat) yang memunculkan kepentingan pemilik, sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah: siapakah yang berhak menikmati kebebasan pers? Pemilik media, wartawan, reporter, atau editor?. Sekarang saya kira lebih banyak barang kali pemerintah disamping mendengarkan parlemen yang bisa menjatuhkan dia juga mendengarkan media massa karena media massa bisa mempengaruhi juga. Jadi civil society bisa mempengaruhi pemerintah untuk mewujudkan good governance kalau dinamikanya dilihat di perkotaan. Tapi sebenarnya dipedesaan pun juga bisa dilakukan, namun tadi hal itu bukan berdasarkan kesadaran individu akan tetapi kesadaran kolektif. Tetapi dikota barangkali lebih banyak pemikiran – pemikiran individual. Jadi masyarakat terdidik, masyarakat kelas menegah keatas itu perannya lebih besar atau bisa dibilang mereka kalangan atas memiliki kekuasan yang lebih dibanding dengan masyarakat sipil. (*)

Ahmad Novrizal

LEAVE A REPLY