Pilkades Serentak di Banyuwangi Sangat Rawan Konflik?

0
76
Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif
Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif

Pilkades serentak di Banyuwangi sangat rawan konflik, karena tanpa ada pengawalan aparat penegak hukum dan tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur penanganan konflik hukum. Jika demikian adanya, ini bukan Pilkades Serentak. Tapi Pilkades Serreeeeem…. pak.!!

Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2017 yang diterbitkan tanggal 16 Januari 2017 pada pasal 12 ayat (7) secara eksplisit mengatur bahwa dana bantuan Pilkades yang bersumber dari APBDesa digunakan untuk pembiayaan pada saat pemungutan suara saja. Kemudian dalam sosialisasi Panitia Kabupaten yang diketuai Ustadi Asisten Pemerintahan disampaikan bahwa dana keamanan ditanggung oleh APBD Kabupaten. Oleh karenanya, APBDes hanya menganggarkan dana keamanan pada hari H pemungutan suara, sesuai dengan kebutuhan per Desa.

Hal ini dengan asumsi bantuan keamanan TNI Polri pada saat kegiatan pra hingga pasca coblosan ditanggung pembiayaannya oleh APBD.

Akan tetapi pada tanggal 8 Juni 2017 diterbitkan Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2017 yang merupakan perubahan Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2017, yang ternyata ketentuan pada pasal 12 ayat (7) dirubah menjadi dana bantuan dari APBDesa digunakan untuk pembiayaan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan kebutuhan lainnya sebelum dan sesudah pemilihan kepala desa. Terlebih lagi pada pasal 82 ayat (3) huruf ditambahi huruf n, yaitu biaya keamanan.

Hal ini berimplikasi bahwa pada tahapan kampanye, penyampaian visi misi, pengundian nomor urut, pembahasan tata tertib, dan pasca pemungutan suara, yang pasti butuh support pengamanan khususnya dari kepolisian pembiayaannya dibebankan pada APBDes. Padahal APBDes sudah terlanjur tidak menganggarkan untuk itu. Sedangkan kegiatan APBDes selain Pilkades sudah dilaksanakan, sehingga pos anggaran dari ADD sudah tidak memungkinkan lagi jika diharuskan mengcover kegiatan yang sangat urgent itu.

Tentu saja ini mengakibatkan ketidakpastian adanya support keamanan. Padahal tahapan-tahapan sebagaimana termaksud teramat sangat rawan konflik. Apa mungkin bantuan keamanan yang mengerahkan sekian banyaknya polisi tanpa ada konsumsi dan honor..?

Permasalahan berikutnya adalah di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pilkades tidak mengatur lex specialis tentang pelanggaran hukum. Maka jika ada money politic dan beberapa “kecurangan” yang biasanya di dalam proses Pemilu dan Pilkada ada kepastian penanganannya, dalam Pilkades Serentak kali ini tidak diatur.

Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemda. Jika Pemda sungguh-sungguh berkomitmen menyukseskan Pilkades Serentak tanggal 8 Nopember 2017, maka dalam tempo singkat ini Perbup dirubah dikembalikan seperti semula khususnya yang terkait anggaran. Sehingga biaya keamanan ditanggung APBD. Ini sangat memungkinkan, mumpung sekarang APBD sedang dilakukan proses perubahan. Dan juga sekalian diatur tentang penanganan pelanggaran hukum khusus.

Pilkades harus sukses tanpa ekses. Jangan sampai Panitia Pilkades dan BPD yang bekerja keras meskipun dengan honor sangat minim, dibelakang hari terjerat persoalan hukum. Dan… terjadi konflik horizontal antar warga.

Oleh : Rudi Hartono Latif (Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi)

LEAVE A REPLY