Wabup Bacakan Nota Pengantar Bupati Atas Diajukan Raperda P-APBD 2017

0
27
Wabup Bacakan Nota Pengantar Bupati Atas Diajukan Raperda P-APBD 2017
Wabup Bacakan Nota Pengantar Bupati Atas Diajukan Raperda P-APBD 2017

SUARATIMUR.NET(Banyuwangi) : Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko menyampaikan nota pengantar bupati atas diajukannya Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017 dalam sidang paripurna di ruang rapat DPRD Banyuwangi, Selasa (22/8/2017). Ini menyusul ditandatanganinya nota kesepakatan KUPA PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Senin (21/8) kemarin.

Dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ismoko tersebut, Yusuf menyampaikan kondisi umum perubahan belanja daerah. Dalam P-APBD 2017, kata dia, kemampuan belanja daerah mencapai Rp. 2,95 triliun. Angka ini mengalami  kenaikan Rp. 81,97 milyar dari yang semula sebesar Rp. 2,87 triliun.

“Kebijakan belanja ini kita arahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Selain harus tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, belanja daerah harus mengedepankan efisiensi, efektifitas dan ekonomis sesuai prioritas. Sehingga dapat mendukung program-program strategis pemerintah,” ujar Yusuf.

Selain belanja daerah, Yusuf juga membeberkan penjelasan mengenai estimasi perubahan pada pos pendapatan. Dalam P-APBD 2017, pendapatan daerah menjadi Rp. 2, 87 triliun, mengalami kenaikan 6,68 persen atau Rp. 179,99 milyar dari yang semula sebesar Rp. 2,69 triliun.

“Untuk optimalisasi pendapatan daerah ini, eksekutif secara berkesinambungan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang efektif dan efisien. Tentunya dengan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Diantaranya, tidak membebani masyarakat dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha,” imbuhnya.

Peningkatan pendapatan daerah pada P-APBD tersebut, lanjutnya, berasal dari pengurangan maupun penambahan target di masing-masing pos pendapatan. Diantaranya, kenaikan target pada pendapatan asli daerah (PAD) serta penyesuaian pendapatan dari pos dana perimbangan dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Yusuf merinci, besarnya PAD setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 460,1 milyar. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 18,37 persen atau Rp. 71,38 milyar. Dana perimbangan menjadi Rp. 1,87 milyar, naik sebesar Rp. 30, 96 milyar atau sebanyak 1,68 persen.

“Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah, naik sebesar Rp. 77,64 milyar atau 16,92 persen menjadi Rp. 536,61 milyar,” tutupnya. (*)

 Eko Suryono

LEAVE A REPLY